Kabareskrim Mabes Polri Pimpin Upacara HUT Bhayangkara di Malteng

Ambon: Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Ito Sumardi, Jumat (01/7) memimpin upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-65 yang dipusatkan di lapangan Matawaru Desa Tulehu Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Selain Kabareskrim, juga hadir dalam upacara ini adalah Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional (Kapusiknas) Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Roy Tumbelaka.

Upacara HUT Bhayangkara tahun ini, selain dilaksanakan di setiap polres kewilayahan maupun polsek kewilayahan, ada tiga tempat dijadikan pusat peringatan HUT Bhayangkara, yakni di Desa Amahai dengan inspektur upacara (Irup), Kapolda Maluku, Brigjen Polisi Syarief Gunawan, SPN Passo dengan Irup Wakapolda Maluku, Kombes Pol Herry Prastowo dan di Desa Tulehu yang dipimpin oleh Kabareskrim.

Kabid Humas Polda Maluku, AKBP J.Huwae kepada pers, yang dihubungi malukunews.com, Jumat (01/7) usai upacara, megatakan, kehadiran para petinggi Polri di polres kewilayahan maupun polsek kewilayahan, merupakan upaya untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat. “Karena program Polri pada grand strategi Polri yang ketiga adalah membangun kemitraan dengan masyarakat,” ujar Huwae.

Read More

23.35 | 0 komentar

Dugaan Korupsi SBT Diungkap Lagi

Ambon, Dugaan korupsi di Seram Bagian Timur tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Satu per satu kasus ini diungkap elemen masyarakat.

Kemarin, giliran dugaan korupsi di Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi dibeberkan. Banyak proyek di dinas ini dinilai fiktif, ada juga yang dikerjakan tidak sesuai dengan petunjuk teknis. Kemarin, Koordinator lembaga kajian dan politik mahasiswa (LKPM) Seram Bagian Timur, Ferdi Suwakul menegaskan, banyak kasus dugaan korupsi di dinas tersebut yang dikerjakan tidak sesuai petunjuk teknis. Dia mengungkapkan, ada sekitar Rp828.390.000 yang tidak pernah digunakan untuk pelaksanaan program di dinas tersebut. Dana ini berasal dari APBD SBT tahun 2009. Anggaran tersebut, akan diperuntukan bagi penyediaan dan pengelolaan prasarana bidang ekonomi kepada warga transmigrasi berupa pembangunan pasar senilai Rp240.860.000, proyek perencanaan kota terpadu mandiri UPT-R Banggoi senilai Rp321.780.000. Kemudian disebutkan juga proyek pengadaan alat-alat studio dan pengadaan proyek senilai Rp45.750.000, biaya redesign RTSP/RTUPT BEMO XP 1 dan XP 2 Kecamatan Werinama senilai Rp200.000.000. “Ada juga pembuatan taman halaman kantor senilai Rp20.000.000. Padahal Nakertrans SBT belum memiliki kantor sendiri. Mereka masih bergabung dengan kantor pencatatan sipil,” ungkap dia. Total dana Rp828.390.000 belum termasuk dugaan pembangunan rumah untuk transmigran di Kecamatan Bula, masing-masing Desa Banggoi, Desa Wae Matakabu, dan Desa Jakarta Baru. Dana untuk pembangunan rumah ini disebut-sebut sebesar Rp4,1 miliar. “Ini dana berasal dari APBN. Tapi yang dibangun tidak sesuai petunjuk termasuk jumlah unit rumah yang dibangun,” ungkap sumber Ambon Ekspres lainnya. LKPM berharap, Kejaksaan Tinggi Maluku menyelidiki kasus ini, karena cukup lama banyak oknum pejabat menikmati uang rakyat di SBT. Mereka juga berharap Kejati Maluku lebih arif dan bijaksana dalam mengungkap kasus Nakertrans ini, pasalnya banyak uang negara yang mengalami kebocoran dalam banyak kasus. Koordinator MDW, Mohammad Ikhsan Tualeka, kepada Ambon Ekspres kemarin juga mendesak Kejati Maluku untuk menyelidiki kasus ini. “Dari sini kan akan kita ketahui apakah laporan masyarakat benar atau tidak. Yang lebih penting lagi, Kejati harus kerja mendepankan asas hukum, supaya kebenaran bisa terungkap,” kata dia.

Read More

23.17 | 0 komentar

Evaluasi LKPJ, DPRD Malteng Bentuk Pansus

Masohi - DPRD Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menilai hasil dari setiap program pembangunan di daerah ini yang bisa dinikamti oleh masyarakat.

Demikian diungkapkan, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Malteng, Aziz Sangkala kepada Siwalima, Jumat (10/6) di Gedung DPRD Malteng.

Pansus ini terbentuk, lanjut Sangkala, untuk mengevaluasi dan menilai hasil penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Malteng, Abdullah Tuasikal dalam paripurna beberapa waktu lalu.

"Kita akan menilai hasil dari setiap program dalam LKPJ tersebut yang bisa dinikmati oleh masyarakat," katanya.

"Pansus yang kita bentuk ini semuanya terkait dengan LKPJ saja, sehingga dibagi dalam tiga pansus untuk memudahkan DPRD bekerja, misalnya pansus pendapatan,, pansus belanja APBD atau tugas pembantuan," katanya.

Fraksi PKS, kata Sangkala telah mengusulkan didalam rapat paripurna untuk menyetujui dimasukannya pembahasan Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pembentukan Negeri Samasuru, Kecamatan Teluk Elpaputih yang merupakan hasil dari penjaringan masyarakat oleh DPRD ke Kecamatan Teluk Elpaputih.

Fraksi PKS berharap, semua anggota DPRD Malteng berkomitmen bersama agar penambahan ranperda tersebut dituntaskan pada masa sidang dua.

"Karena sesungguhnya masih banyak ranperda yang sudah disepakati oleh lembaga ini untuk dituntaskan dalam masa kerja kita tahun ini," jelas Sangkala.

Dikatakan, DPRD Malteng memiliki kesepakatan 100 perda lebih yang harus dituntaskan pada masa sidang 2010, sehingga diharapkan kinerja lembaga DPRD Malteng bisa mengatur secara baik agar dapat berjalan dengan efektif dan dalam waktu dekat bisa dituntaskan.

Di tempat terpisah, Ketua Fraksi KKR DPRD Malteng, Saifudin Maibambu menilai pembentukan pansus ini agar DPRD lebih fokus kepada berbagai persoalan terkait dengan LKPJ Bupati Malteng tersebut.

"Kita akan melihat berbagai hal dalam urusan pemerintahan dan dalam pelayanan pembangunan kepada masyarakat, sehingga kerja pansus ini akan membutuhkan waktu," katanya. (S-24)

Read More

08.52 | 0 komentar

Kembali Demo, Koalisi Anak Negeri Bursel Serahkan Bukti Korupsi

Ambon - Koalisi Anak Negeri Buru Selatan (Bursel), kembali mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Jumat (10/6), guna meminta ketegasan Kajati Efendi Harahap fokus menuntaskan kasus korupsi di Kabupaten Bursel.

Dalam aksi demo yang ketiga kali ini, perwakilan Koalisi Anak Negeri Bursel, dari LSM Barasehe, Lembaga Perjuangan Aspirasi Rakyat (Lempar), Forum Study Isu-Isu Strategis (Fosis), Gerakan Anak Negeri Selatan (Ganas), Forum Komunikasi Peduli Rakyat (FKPR) dan

Koalisi Pemuda Pemerhati Masyarakat Bursel (KPPMBS) Bursel, langsung ditemui Kajati.
Saat bertatap muka di aula Kantor Kejati Maluku, Arsad Souwakil selaku kordinator demo meminta agar data dugaan korupsi yang telah diserahkan beberapa waktu lalu, berupa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Maluku dapat ditindaklanjuti.

Souwakil kemudian menyodorkan bukti-bukti dugaan korupsi yang sama kepada Kajati, dia ntaranya proyek jalan Namrole-Leksula yang dianggarkan dalam APBD II tahun 2009 senilai Rp 7,9 milyar.

Kajati mengakui, penanganan kasus ini lambat, dan dirinya sudah menginstrusikan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), Natsir Hamzah segera menindaklanjutinya. Hanya saja Aspidsus hingga kini masih melakukan pemeriksaan proyek petakan sawah di Kabupaten SBT.

"Memang saya akui kasus ini lambat. Ini termasuk lama saya minta maaf memang lambat. Saya sudah bilang ke Aspidsus segera ke sana cari data. Ke lokasi cari data agar semua jelas. Hanya saja sekarang Aspidsus sementara melakukan pemeriksaan di SBT, kasus petakan sawah," terang Kajati.

Walau demikian, Kajati mengatakan, jika sudah ada dokumen pada penyidik dan telah ada bukti-bukti yang cukup, maka penanganan kasus ini tidak akan lama.

"Kasus ini kan masih penyelidikan. Kita sudah panggil beberapa tetapi tidak datang. Susahnya kita di situ apalagi ini masih penyelidikan kalau kita paksa itu berarti kita sendiri yang kena," katanya.

Kajati menambahkan, penyidik sementara fokus pada penanganan kasus korupsi proyek jalan lintas Namrole-Leksula, dan akan diikuti oleh kasus lainnya.

"Kita sekarang fokus dulu untuk proyek jalan. Nanti setelah itu baru yang lain lagi. Percaya saya. Saya komitmen dan akan dituntaskan. Semua kasus bahkan yang lama-lama pun saya angkat lagi. Tetapi saya juga butuh dukungan ketika kita turun ke sana, tolonglah kawan dan back up kita," harap kajati.

Serahkan Hasil Audit BPKP-BPK ke Polda

Koalisi Anak Negeri Bursel juga menyerahkan hasil audit BPKP dan BPK sejumlah proyek yang berpotensi korupsi ke Polda Maluku.

"Selaku barisan Koalisis Anak Negeri Buru Selatan, kami sangat kecewa dengan kinerja Kejati Maluku. Karena itu, hasil audit BPK dan BPKP atas sejumlah proyek-proyek pemerintah yang diduga merugikan negara telah kami serahkan ke Polda Maluku untuk ditindaklanjuti," jelas Koordinator Koalisi Anak Negeri Bursel, Arsad Souwakil kepada Siwalima di ruang kerja Kabid Humas Polda Maluku, Jumat (10/6).

Hasil audit BPK dan BPKP diterima oleh AKBP Lodwyk Soplanit, yang mewakili Direktur Reskrim Khusus (Reskrimsus) Polda Maluku.

Saat penyerahan hasil audit tersebut, Souwakil didampingi sejumlah aktivis dan LSM anti korupsi di Bursel yang tergabung dalam Koalisi Anak Negeri Bursel.

Kepada Siwalima, Souwakil menuturkan, pihaknya sangat kecewa dengan Kejati Maluku teristimewa, jaksa Vitalis Teturan. Pasalnya proyek-proyek yang berindikasi korupsi di Bursel sudah dilakukan penyelidikan sejak tanggal 13-16 Mei 2009. Namun tidak ada tindak lanjutnya.

"Kami tidak akan tidur dalam kondisi pemerintahan yang serba amburadul seperti ini. Apalagi korupsi kini sudah menjamur di Bursel. Kami tetap akan memberantas praktek pencuri berdasi itu di Bursel hingga menyeret orang-orang yang terindikasi itu ke pengadilan," tandas Souwakil.

Dikatakan, sejak dimekarkan sampai sekarang transparansi birokrasi tidak pernah ada dan itu merupakan suatu pembodohan kepada masyarakat. Parahnya lagi, anggota DPRD yang nota bane sebagai lembaga lesgislasi yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan dan fungsi kontrol terhadap pembangunan di Bursel tidak mampu berbuat banyak.

"Sebab itu kami berharap dengan diberikannya hasil audit BPK dan BPKP ke pihak Polda Maluku, proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelbagai kasus korupsi di Bursel segera dilakukan," harapnya. (S-27/S-32)

Read More

08.52 | 0 komentar

Silatupatih Dukung Kumkelo Balon Bupati Malteng

Ambon: Pengurus Pusat Perhimpunan Tujuh Basudara Gandong Silatupatih mendukung dan mencalonkan Mochtar Kumkelo untuk maju dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai Bakal Calon (Balon) Bupati Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) yang akan berlangsung pada tahun 2012.

Pasalnya, Kumkelo yang adalah seorang Kepala Bidang Promosi Kesehatan di Sulawesi Tenggara (Sulteng) memiliki kapasitas, kredibilitas dan kapabilitas sebagai salah seorang putra terbaik Silatupatih yang tidak diragukan kepemimpinannya di Kabupaten Malteng.
“Silatupatih ini terdiri dari tujuh orang basudara, enam laki-laki dan satu perempuan, tujuh basudara gandong, yaitu Paperu, Asilulu, Sila, Tulehu, Tial, Hulaliu dan Laimu yang adalah adik perempuan bungsu, di mana Kumkelo berasal dari Laimu. Karena itu kami mencalonkan Kumkelo sebagai bakal calon Bupati Malteng karena memiliki kapabilitas serta mampu membawa perubahan,” jelas Sekretaris Pengurus Pusat Perhimpunan Silatupatih, Jhon Soukotta kepada sejumlah wartawan di Ambon, Sabtu lalu.
Soukotta yang didampingi sejumlah tokoh Silatupatih mengatakan, Kumkelo adalah seorang putra asli Seram yang memiliki komitmen dan integritas yang tinggi dan utuh untuk membangun Kabupaten Malteng dan memajukan kesejahteraan masyarakat yang selama ini terkesan “diam di tempat”, selama periodesasi kepemimpinan silih berganti.
Dengan majunya Kumkelo dalam kancah perpolitikan suksesi Malteng ini, lanjut Soukotta, bukan berarti Silatupatih mengesampingkan niatan tulus dari figur lainnya, karena ada empat putra terbaik Silatupatih juga bakal terlibat dalam pilkada dimaksud, tetapi akan tetap mensuport, namun Kumkelo sudah merupakan harga mati bagi Silatupatih yang kemudian akan melakukan safari ke negeri-negeri mensosialisasi Kumkelo menjadi seorang calon Bupati Malteng.
Kendati Silatupatih bukan merupakan organisasi politik, tetapi organisasi kemasyarakatan yang dideklarasi pada 15 April 2008 memiliki potensi massa riil sekitar 10 persen, sehingga Silatupatih akan berjuang dengan membangun konsolidasi.
Di tempat yang sama, Mochtar Kumkelo mengatakan, dirinya mendapat dukungan untuk dicalonkan menjadi salah satu bakal calon dalam Pilkada Kabupaten Malteng dengan mendapatkan dukungan bukan saja dari pengurus pusat perhimpunan Silatupatih tetapi juga dari beberapa organisasi kemasyarakatan lainnya dengan tujuan ingin membuat perubahan di Kabupaten Malteng dengan hati, karena uang bukan segala-galanya.
Kendati cost dalam politik itu sangat tinggi, akui Kumkelo, namun donator seluruhnya dari Silatupatih, karena tidak ingin tergantung pada kepentingan-kepentingan yang tidak profesional yang kemudian harus membalas jasa. (S5)

Read More

10.25 | 0 komentar

Bupati Malteng Sampaikan LKPJ 2010

Masohi - Bupati Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Abdullah Tuasikal menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2010 dalam sidang paripurna DPRD kabupaten setempat, Senin (6/6). Sidang paripurna LKPJ tersebut dipimpin Ketua DPRD Malteng, Asis Mahulete didampingi Wakil Ketua DPRD, Jimmy Sitanala dan Faradila Wailisahalong serta dihadiri wakil bupati Imanuel Seipala, pimpinan TNI/Polri, Sekda A.R. Sukur dan sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta 29 orang anggota DPRD dari jumlah 35 anggota DPRD. "LKPJ yang saya sampaikan merupakan salah satu kewajiban selaku kapala daerah berdasarkan amanat pasal 27 dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pasal tersebut menyebutkan, kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD," jelasnya. Muatan LKPJ Bupati Malteng ini mencakup arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah yang secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintah. Dikatakan, kebijakan umum pembangunan daerah Tahun 2010 merupakan tahun ke empat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malteng Tahun 2007-2012 dengan visi, terwujudnya Kabupaten Malteng sebagai kabupaten kepulauan yang masyarakat cerdas, sehat, sejahtera dan berbasis pemberdayaan serta misinya, yaitu mewujudkan SDM dan Pemerintah Malteng yang berkualitas. Pengelolaan keuangan daerah, kata Tuasikal, dalam pelaksanaanya selalu disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi daerah, serta pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain yang merupakan pendapatan yang sah. Tuasikal mengungkapkan, realisasi pendapatan daerah Tahun 2010 sebesar Rp 658,29 milyar dari target sebesar Rp 672,66 milyar atau sebesar 99,86 persen. Pengelolaan belanja, kata bupati, pada prinsipnya disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan di segala bidang. Kebutuhan belanja Tahun 2010 sebesar Rp 736,40 milyar dengan realisasi belanja Tahun 2010 sebesar 677,98 milyar atau 92,07 persen. Dijelaskan, target penerimaan pembayaran pembangunan pada Tahun 2010 sebesar Rp 63.90 milyar atau sebesar 100,08 persen. Sedangkan target pengeluaran pembiayaan Tahun 2010 sebesar Rp 165 milyar atau sebesar 2,63 persen, sehingga target total sebesar Rp 63.73 milyar dengan realisasi Rp 61,32 milyar atau 96,22 persen. Dijelaskan, penyelenggaraan pemerintah pada Tahun 2010 dilaksanakan pada 23 bidang dengan 293 program dan 1033 kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Target anggaran sebesar Rp 251,25 milyar dengan realisasi Rp 202,85 milyar atau 80,73 persen. Tuasikal menambahkan, pada Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Malteng telah melaksanakan tugas pembantuan antara lain dibidang pembangunan daerah, bidang pelayanan umum, bidang perdagangan, pengembangan usaha, koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), bidang tenaga kerja, pertanian, kehutanan, pemberdayaan komunitas permukiman, penyediaan air minum, perumahan dan fasilitas umum lainnya. "Hal ini terdiri dari 14 program, 25 kegiatan yang dilaksanakan oleh 8 SKPD dengan jumlah anggaran Rp 55,08 milyar, realisasi Rp 50,19 milyar atau 91,11 persen," imbuhnya. (S-24)

Read More

10.24 | 0 komentar